LMKN Pastikan Tidak Ada Pungutan Royalti untuk Acara Hiburan Rakyat HUT Ke-80 RI

JAKARTA – Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menegaskan, bahwa seluruh acara hiburan rakyat dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI tidak akan dipungut royalti.

Hal ini termasuk penggunaan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan lainnya, yang menurut UU Hak Cipta masuk dalam public domain sehingga bebas digunakan tanpa membayar royalti. Pernyataan ini mengacu pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

LMKN menjelaskan, lembaga ini hanya menarik royalti dari pengguna komersial, kemudian mendistribusikannya kepada pencipta, performer, dan produser rekaman suara sesuai Pasal 89 UU No. 28 Tahun 2014. Selain itu, pengelolaan LMKN telah diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 dan Permenkum No. 27 Tahun 2025, termasuk mekanisme digitalisasi dan transparansi distribusi royalti.

“Kami memahami posisi LMKN sebagai jembatan antara pengguna dan pencipta atau pemegang hak terkait. Penegakan hukum hanya menjadi langkah terakhir; prioritas kami adalah edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya menghormati hak cipta,” ujar Ketua LMKN Pencipta, Andi Mulhaman Tambolotutu, Jumat (15/8/2025).

Sejalan dengan program transformasi digital periode 2025–2028, LMKN akan meningkatkan validitas data penggunaan musik dan lagu, serta memperluas digitalisasi pengelolaan royalti agar proses distribusi lebih transparan.

LMKN juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha yang menggunakan musik dan lagu secara komersial untuk tetap menghormati hak pencipta dan pemegang hak terkait.

(Awaludin)