MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Saat ini, kata Dedi, sistem belum terintegrasi dengan baik. Kabupaten/kota harus terus mendapat koreksi oleh provinsi (Pemprov Jabar) terhadap berbagai kebijakan anggaran yang belum berpihak kepada kepentingan dasar.
"Misalnya, ada sekolah yang roboh, jalan yang rusak, sarana air bersih yang belum terpenuhi. Listrik yang belum menyala. Kan itu sendi dasar," ucap Dedi.
"Maka sekarang kan, polanya adalah pola sinergi. Wali kota, bupati, dan gubernur membahas anggaran secara bersama. Sehingga saling mengisi satu sama lain dan terbuka. Provinsi anggarannya sekian, peruntukkan ini. Kabupaten/kota sekian peruntukkannya ini," ujar Dedi.
Sekarang, tutur Gubernur, wali kota dan bupati tengah mengevaluasi anggaran yang terlalu besar untuk belanja barang. "Komponennya terlalu besar. Itu harus menjadi belanja modal. Modalnya harus kepentingan yang memiliki multyplier effect ekonomi bagi warga," tuturnya.
(Awaludin)