MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Oleh karena itu, dia meminta KPK fokus pada perbuatan nyata dan unsur kerugian negara dalam kebijakan kuota tambahan.
“Bukan memperluas isu ke ranah pelayanan yang menjadi kewenangan Kementerian Agama dan penyelenggara haji,”pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )