Polce yang aktif di Komisi II ini menegaskan, kerusakan yang terjadi tidak bisa ditangani hanya oleh pemerintah kabupaten atau provinsi, mengingat besarnya kerugian dan rendahnya kapasitas fiskal daerah.
“Jalan dan jembatan darurat memang sedang dikerjakan. Tapi saya mendorong pemerintah provinsi untuk terus melibatkan pemerintah pusat. Biaya pemulihan sangat besar, tidak mungkin hanya ditangani pemerintah daerah,” tutur Polce.
Lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero ini telah membangun komunikasi intens dengan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Laka Lena agar terus menjembatani kebutuhan mendesak masyarakat Nagekeo kepada pemerintah pusat.
Terutama terkait rehabilitasi fasilitas publik, layanan air bersih dan pemulihan ekonomi masyarakat. “Hubungan saya dengan Pak Melky sangat baik. Saya akan terus berkomunikasi dengan beliau terkait hal-hal tersebut,” pungkasnya.
(Fetra Hariandja)