Bahkan, Presiden meminta dapur MBG dipimpin chef terlatih, dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan, dan menutup sementara dapur yang bermasalah guna investigasi.
Menurut Yahya, pengawasan ketat ahli gizi harus dilakukan pada seluruh tahapan pengolahan, mulai dari bahan baku, pemasakan, pemorsian, hingga distribusi. “BGN sudah menugaskan tiga orang di setiap SPPG: satu ketua, satu ahli gizi, dan satu ahli akuntansi. Semua harus berfungsi,” ujarnya.
Data CISDI hingga Jumat (26/9) mencatat, korban keracunan MBG mencapai 7.368 orang. Menyikapi hal itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan 56 dapur penyedia MBG untuk evaluasi dan perbaikan sistem.
Meski begitu, DPR menegaskan tetap mendukung program MBG karena dinilai mulia dalam memperbaiki gizi anak bangsa. “Program ini untuk mencetak generasi emas 2045. Yang penting sekarang tata kelolanya diperbaiki, kualitas menu dan pengawasan di lapangan benar-benar terjaga,” kata Yahya.