MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Pemerintah tengah mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai maraknya kasus keracunan makanan di sejumlah sekolah.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengingatkan agar keberadaan ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) benar-benar difungsikan secara optimal.
“Selama ini ahli gizi di SPPG tidak berfungsi dengan baik. Kalau mereka bekerja sebagaimana mestinya, kasus keracunan tidak akan terjadi. Evaluasi ini harus memastikan ahli gizi kembali menjalankan fungsinya dengan benar,” tegas Yahya, Selasa (30/9/2025).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran menterinya di kediamannya, Jakarta, Minggu (28/9/2025) malam, untuk membahas evaluasi MBG. Ia menegaskan keselamatan anak-anak sebagai penerima program harus menjadi prioritas utama.
Evaluasi mencakup disiplin prosedur pengolahan makanan, kebersihan, serta ketersediaan air layak. Pemerintah juga melibatkan Puskesmas dan UKS untuk memantau dapur MBG secara berkala, serta mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
Bahkan, Presiden meminta dapur MBG dipimpin chef terlatih, dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan, dan menutup sementara dapur yang bermasalah guna investigasi.
Menurut Yahya, pengawasan ketat ahli gizi harus dilakukan pada seluruh tahapan pengolahan, mulai dari bahan baku, pemasakan, pemorsian, hingga distribusi. “BGN sudah menugaskan tiga orang di setiap SPPG: satu ketua, satu ahli gizi, dan satu ahli akuntansi. Semua harus berfungsi,” ujarnya.
Data CISDI hingga Jumat (26/9) mencatat, korban keracunan MBG mencapai 7.368 orang. Menyikapi hal itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan 56 dapur penyedia MBG untuk evaluasi dan perbaikan sistem.
Meski begitu, DPR menegaskan tetap mendukung program MBG karena dinilai mulia dalam memperbaiki gizi anak bangsa. “Program ini untuk mencetak generasi emas 2045. Yang penting sekarang tata kelolanya diperbaiki, kualitas menu dan pengawasan di lapangan benar-benar terjaga,” kata Yahya.
Ia juga mengingatkan agar sertifikat higienis bukan sekadar formalitas administratif, tetapi jaminan nyata atas mutu dan keamanan pangan. DPR, lanjutnya, akan terus mengawal transparansi sertifikasi, meminta laporan periodik, dan memastikan anak-anak mendapat makanan aman serta bergizi.
“Semua pihak harus ikut mengawasi agar penyimpangan sistemik tidak terulang. MBG harus dijalankan optimal supaya tujuan mulianya tercapai, yaitu meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui penguatan gizi anak sekolah,” pungkas Yahya.
(Awaludin)