Menurutnya, kebijakan ideologis Prabowo tercermin dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan secara masif untuk menekan angka stunting dan kekurangan gizi anak sekolah.
“Jika dulu program pemerintah bersifat biasa saja, kini difokuskan seluruhnya untuk mendukung program makan bergizi,” ujarnya.
Kebijakan Antikorupsi dan Tantangan Birokrasi
Syahganda juga menilai pemerintahan Prabowo menunjukkan ketegasan luar biasa dalam pemberantasan korupsi.
“Rezim Prabowo bahkan terlalu keras memberantas korupsi, jika dibandingkan dengan rezim sebelumnya yang cenderung toleran terhadap korupsi. Ini mengguncang Republik kita,” tegasnya.
Karena itu, ia menilai seluruh birokrasi negara, termasuk kepolisian, harus memiliki karakter ideologis agar selaras dengan kebijakan Presiden.
“Misalnya, banyak yang masih melihat program makan bergizi senilai Rp300 triliun akan menyedot anggaran lain seperti pendidikan. Padahal, ini program ideologis yang belum didukung birokrasi kompatibel. Akibatnya muncul kasus seperti keracunan, dan Prabowo sangat marah terhadap hal itu,” katanya.