Pramono Tegaskan Dana Mengendap Rp14,6 Triliun di Bank Jakarta Bukan untuk Deposito

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, dana mengendap di Bank Jakarta senilai Rp14,6 triliun bukan untuk deposito, melainkan untuk pembayaran barang dan jasa, serta pembangunan fisik lainnya yang dijadwalkan pada November dan Desember 2025.

"Saya setuju seribu persen dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan bahwa di Jakarta memang ada Rp14,6 triliun. Namun, di Jakarta itu pembayaran bagi semua proses pengadaan barang, jasa, dan fisik selalu dilakukan pada bulan November dan Desember,” kata Pramono di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

“Jadi sekali lagi, saya berterima kasih dan sepakat dengan Pak Menteri Keuangan. Benar ada (dana itu), tetapi di Jakarta bukan untuk deposito atau investasi lainnya. Dana itu sepenuhnya untuk mempersiapkan penyelesaian berbagai program dan kegiatan di akhir tahun,” tambahnya.

Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menjelaskan tingginya dana Pemda di bank bukan karena keinginan untuk mencari keuntungan atau imbalan bunga.

“Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir,” ujar Eli di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Eli menambahkan, khusus untuk Pemprov DKI, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) memang menunjukkan angka tinggi hingga bulan November, dan akan menyusut drastis pada Desember setiap tahunnya, seiring dengan meningkatnya pembayaran.

“Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp16 triliun, dan pada Desember 2024 mencapai Rp18 triliun,” jelasnya.

(Awaludin)