Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan tanpa pembentukan negara Palestina yang berdaulat, penyelesaian konflik jangka panjang di Timur Tengah mustahil tercapai.

Maria Zakharova, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, menyoroti tragedi di Jalur Gaza telah merenggut nyawa puluhan ribu warga sipil Palestina, sementara ketegangan di Tepi Barat juga meningkat. Kondisi ini secara keseluruhan menggarisbawahi bahwa isu Palestina terus menjadi masalah sentral dan sangat penting bagi kawasan Timur Tengah.

"Menyelesaikan masalah ini secara signifikan akan memengaruhi peluang untuk mencapai perdamaian. Tentunya membuat stabilitas berkelanjutan di seluruh kawasan," ujar Zakharova seperti dilansir Anadolu, Sabtu (15/11/2025).

Zakharova menekankan tantangan ini hanya dapat diatasi melalui langkah-langkah politik dan diplomatik yang didasarkan pada resolusi PBB yang telah ditetapkan.

"Kami meyakini tanpa pembentukan negara Palestina yang independen, dengan wilayah yang berdampingan, serta hidup berdampingan secara harmonis dan aman di samping Israel, perdamaian yang sangat dinantikan di Timur Tengah tidak akan terwujud," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Zakharova juga mengomentari jatuhnya El Fasher, Sudan, ke tangan Pasukan Reaksi Cepat (Rapid Reaction Forces) paramiliter. Ia menyoroti laporan luas mengenai kekerasan massal, eksekusi, dan kejahatan bermotif etnis terhadap warga sipil di sana.

"Sekitar 200.000 orang, termasuk puluhan ribu perempuan dan anak-anak, masih terperangkap di kota tersebut di bawah kondisi kemanusiaan yang mengerikan," katanya.

Moskow mengutuk kejahatan ini dan menyerukan komunitas internasional untuk bersatu mengakhiri kekerasan, memastikan akuntabilitas, dan memfasilitasi akses kemanusiaan yang mendesak.

"Rusia menegaskan kembali dukungannya terhadap proses politik yang dipimpin Sudan, yang menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara tersebut, menekankan bahwa gencatan senjata segera dan dialog inklusif adalah prioritas utama untuk penyelesaian yang berkelanjutan," tutup Zakharova.

(Fetra Hariandja)