Pakar Sebut Kasus Kerry Riza Butuh Penegakan Hukum Tegas, Bukan Perang Opini

JAKARTA - Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, menyanggah keterlibatan ayahnya, Riza Chalid, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Menurutnya, kerja sama pihaknya dengan PT Pertamina merupakan usahanya secara pribadi.

Menanggapi hal tersebut, pakar Hukum Tata Negara Universitas Tarumanagara (Untar), Hery Firmansyah, menilai manuver komunikasi yang dilakukan Kerry menunjukkan pola yang mirip dengan strategi mantan Dirut PT ASDP Ira Puspadewi, dan mantan Mendag Thomas Lembong, yang berupaya menempatkan diri sebagai korban ketika berhadapan dengan proses hukum.

“Bisa saja dia ingin membangun opini seperti itu. Hal semacam ini memang kerap terjadi untuk mendapatkan simpati atau pengampunan publik. Tetapi biar masyarakat yang menilai,” ujar Hery di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Beberapa pernyataan Kerry, termasuk melalui surat dari balik tahanan, dinilai menonjolkan kesan bahwa dirinya diperlakukan layaknya musuh negara: ditahan tanpa prosedur, diframing sebagai pelaku kejahatan besar, hingga keluarganya terkena stigma.

Kerry juga membantah tuduhan adanya kerugian negara, menyebut angka yang beredar sebagai fitnah, serta mengeklaim bisnisnya justru memberi keuntungan bagi negara. Narasi ini dinilai digunakan untuk menggeser sorotan publik dari substansi perkara menjadi citra bahwa dirinya sedang diperlakukan tidak adil.

Hery menegaskan, pola komunikasi semacam playing victim sangat lazim dipakai untuk membangun simpati publik dan menekan penegak hukum melalui klaim kriminalisasi.

“Strategi ini biasanya diarahkan untuk mendorong opini bahwa proses hukum tidak fair,” katanya.

Namun, ia mengingatkan kasus Kerry berbeda dengan situasi yang pernah dialami Ira maupun Tom Lembong. Dalam hukum, yang dinilai adalah bukti dan konsistensi keterangan, bukan narasi emosional.

“Silakan membangun opini, itu hak setiap orang. Tapi dalam persidangan, jika keterangannya tidak konsisten, tidak kooperatif, atau berbelit-belit, justru bisa memberatkan,” tegasnya.

Hery berharap proses hukum terhadap Kerry dijalankan secara serius dan transparan. Ia meminta pengadilan mengambil pelajaran dari berbagai kasus sebelumnya, termasuk perkara yang melibatkan Hasto Kristiyanto.

“Hukum harus tegak. Tidak boleh bermain di ranah opini,” ujarnya.

Ia juga menekankan, bahwa negara tidak boleh tunduk pada narasi korban yang dibangun pihak yang sedang berperkara.

“Penegakan hukum harus lurus. Yang menentukan adalah fakta, bukan drama atau opini. Yang dijaga adalah kepentingan negara,” tambah Hery.

Di tengah dinamika kasus Kerry dan isu migas nasional, Hery menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memimpin langsung arah penegakan hukum di sektor strategis tersebut.

“Presiden Prabowo sebagai panglima harus memberi arahan tegas. Kapolri, TNI, dan aparat harus satu komando karena ini sektor strategis negara,” ujarnya.

Hery melihat langkah-langkah awal pemerintah dan aparat penegak hukum sudah menunjukkan arah yang semakin jelas, namun menekankan pentingnya batas waktu dan akuntabilitas.

“Perkara yang sudah viral harus disampaikan perkembangannya secara transparan. Publik berhak mendapat kepastian hukum,” katanya.

Ia juga menyoroti peran Pertamina dalam membenahi tata kelola migas nasional. Menurutnya, BUMN tersebut memiliki pengalaman memadai untuk mendorong perbaikan dan menghadapi tekanan dari berbagai kepentingan bisnis.

“Pertamina sudah memahami permainan lama maupun baru di sektor migas—monopoli, perlawanan mafia, hingga kepentingan swasta. Demi kepentingan nasional, Pertamina harus memperkuat diri di dalam negeri,” papar Hery.

Ia menilai masyarakat yang semakin cerdas dan sensitif terhadap harga serta kualitas menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pertamina.

“Rakyat akan memilih yang murah dan berkualitas. Saya yakin Pertamina dapat menjawab kebutuhan itu dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujarnya.

Hery menutup dengan menekankan pentingnya tata kelola yang bersih serta penempatan SDM tanpa konflik kepentingan.

“Pertamina harus memperkuat governance. Tempatkan orang-orang yang bersih, merah putih, tanpa titipan. Seleksi ketat dan berbasis merit. Itu kunci untuk memastikan sektor migas memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” tegasnya.

(Awaludin)