Cak Imin Disemprot DPR Usai Minta Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha Akibat Banjir Sumatera

JAKARTA - Pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang meminta tiga kementerian seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup melakukan tobat nasuhah imbas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mendapat reaksi dari  Komisi IV DPR RI.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto mengatakan, pernyataan itu tidak tepat dan sangat tendensius. Pernyataan tersebut juga tidak memberikan solusi terkait dengan akar masalah secara komprehensif.

"Ya, prinsipnya sangat tidak tepat mengeluarkan pernyataan seperti itu dalam kondisi bencana seperti ini, apalagi itu keluar dari seorang Muhaimin Iskandar yang juga berada di dalam pemerintahan menjabat sebagai Menko PM," kata Panggah, Selasa (2/12/2025).

Pemerintah kata dia, tidak semestinya melempar tanggung jawab, dan saling menyalahkan antara kementerian.

Karena yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah proses penanganan dan langkah-langkah pencegahan secara komprehensif, agar meminimalisasi terjadinya bencana bajir dan longsor pada masa depan.

"Tidak perlu salah lempar tangung jawab dan saling menyalahkan, yang terpenting kita harus dalam kesadaran hidup di wilayah rawan bencana, untuk diantisipasi dengan pembenahan menyeluruh terhadap pencegahan potensi bencana baik banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa, dll," ujarnya.

Ia juga mengakui bahwa bencana longsor dan banjir yang terjadi di mana-mana salah satu faktor penyebab ialah pengundulan hutan tutup, selain karena faktor tingginya curah hujan.

"Bencana banjir ini salah satunya akibat penggundulan hutan, tutupan, selain karena curah hujan yang ekstrem, misalnya, sebagai contoh hutan di Jawa seluas kurang lebih 2,4 juta hektare, di mana saat ini separuh dari luasan itu sudah menjadi lahan terbuka, dan ini akibat dari akumulasi permasalahan pada masa lalu yang tidak kunjung diselesaikan secara komprehesif dan menyeluruh," tuturnya.

Panggah mengharapkan bencana harus dijadikan momentum untuk introsepeksi dan mengevaluasi secara menyeluruhi serta merumuskan langkah-langkah strategis kebijakan tata kelolah kehutanan, serta sumber daya alam lainnya yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

"Harus dijadikan momentum kita semua untuk introspeksi dan evaluasi secara menyeluruh kebijakan pembangunan yang memiliki orientasi keberlanjutan, yang ramah lingkungan untuk keberlangsungan hidup anak cucu kita ke depan," pungkasnya.

Sebelumnya, Cak Imin meminta semua pihak untuk bahu membahu memperbaiki diri terkait persoalan lingkungan. Seruan ini disampaikan menyusul terjadinya bencana banjir dan longsor di Sumatera.

‘’Saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama melakukan evaluasi total terhadap seluruh kebijakan dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan pemerintah. Bahasa NU-nya, taubatan nasuha,” kata Cak Imin.

(Fahmi Firdaus )