“Atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami telah mengumumkan kepada publik, Bapak, seperti yang kami sampaikan dan Bapak setujui di ratas kemarin, bagian dari penertiban kawasan hutan, pada hari ini kami mencabut 22 izin perizinan berusaha pembabatan hutan seluas 1.012.016 hektare,” ujar Raja Juli.
Terkait penanganan bencana di Sumatera, Raja Juli menyebutkan di wilayah tersebut terdapat sekitar 116 ribu hektare PBPH yang telah ditertibkan. Sementara itu, proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran, termasuk penelusuran asal kayu yang hanyut saat banjir dan menjadi perhatian publik, tengah dilakukan bersama Satgas PKH serta aparat penegak hukum.
“Concern publik sudah ada catatan berapa perusahaan di tiga provinsi tersebut yang nanti secara hukum akan berproses, baik melalui kepolisian tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH seperti yang tadi disepakati,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo kembali menegaskan dukungannya kepada Kementerian Kehutanan. Ia mempersilakan Menhut untuk meminta bantuan personel dari kementerian dan lembaga lain, termasuk Polri dan TNI, guna memperkuat investigasi.