JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala atas usulan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Satgas ini akan difokuskan pada pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur di wilayah terdampak bencana, sekaligus mengolah air berlumpur menjadi air bersih.
Persetujuan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di lokasi hunian sementara yang dibangun Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis 1 Januari 2026.
Dalam rapat itu, Sjafrie memaparkan strategi pengerukan sungai-sungai yang bermuara ke laut guna mengangkat endapan lumpur di dasar sungai serta mempermudah mobilisasi alat berat melalui jalur air.
"Ada pemikiran dari kami bersama TNI bahwa Sungai Tamiang, sebagai salah satu contoh, saat ini mengalami pendangkalan. Sungai Tamiang itu bisa bermuara, bisa berasal dari laut," ujar Sjafrie, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (2/1/2026).
“Kita lakukan dua kegiatan sekaligus, satu pendalaman dan satu membawa alat berat, sehingga bisa masuk lebih dekat ke daratan, sekaligus membersihkan kayu-kayu dan sebagainya. Ini upaya besar yang harus kita kerjakan,” kata Sjafrie kepada Prabowo.
Sjafrie juga mengungkapkan, bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita terkait rencana operasi pengerukan tersebut. Program ini, menurutnya, tidak hanya akan dilaksanakan di Aceh Tamiang, tetapi juga di daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa.
“Tidak hanya di Tamiang, tetapi di Bireuen juga harus kita kerjakan. Di Aceh kita lakukan itu. Kita lihat lagi jika ada di daerah lain, seperti Sibolga. Jadi dari laut kita lakukan pendalaman sampai ke sungai, sehingga kapal tidak perlu lagi mengangkut alat berat melalui jalur darat, tetapi langsung ke titik terdekat,” ujar Sjafrie.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Presiden Prabowo. Ia menyatakan bahwa normalisasi kuala atau muara sungai merupakan kebutuhan mendesak di banyak daerah dan telah disampaikan pula oleh sejumlah kepala daerah.
“Kita bongkar itu. Saya kira silakan Menteri Pertahanan dan TNI berkoordinasi dengan gubernur-gubernur. Silakan cari dan bicara dengan ahli-ahli engineering, mungkin dari BUMN karya, dari PU, dari fakultas teknik bila perlu, hingga perusahaan-perusahaan besar dunia yang mampu mengerjakan pekerjaan rekayasa skala besar,” kata Prabowo.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut memberikan masukan dengan menyarankan pemanfaatan alat pengerukan yang biasa digunakan penambang di Bangka Belitung karena dinilai efektif dan memiliki daya sedot tinggi.
“Itu daya sedotnya luar biasa, cepat sekali, Pak,” kata Tito.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo menegaskan perlunya operasi berskala besar dengan melibatkan perusahaan-perusahaan berpengalaman di bidang rekayasa teknik.
“Sudahlah, kita bikin operasi besar saja. This is a big engineering operation. Saya sangat setuju. Ada perusahaan-perusahaan besar yang punya keahlian di bidang ini,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menegaskan agar jajarannya tidak ragu terkait pembiayaan. Ia menyatakan siap menyetujui tambahan anggaran jika diperlukan demi kelancaran program.
“Tadinya diajukan Rp51 triliun sekian, saya commit Rp60 triliun. Berapa pun yang kita butuhkan. Saya kira dengan upaya dredging kuala-kuala itu akan keluar uang lagi. Tidak ada masalah,” tegasnya.
Setelah memperoleh persetujuan Presiden, Sjafrie melaporkan bahwa Kementerian Pertahanan bersama TNI telah membentuk Satgas Kuala yang terdiri atas dua komposisi utama, yakni pendalaman kuala dan pemanfaatan air.
“Hari ini sudah kita bentuk Satgas Kuala. Satgas ini terdiri dari dua komposisi, satu untuk pendalaman kuala dan satu untuk pemanfaatan air. Pada dua komposisi kapal ini akan kita pasang water treatment system, sehingga air di kuala kita ambil dan olah menjadi air jernih,” jelas Sjafrie.
Ia memastikan Satgas Kuala akan mulai bekerja dalam dua pekan ke depan dengan sasaran awal Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
(Awaludin)