DPR: Reformasi Polri Kunci Penegakan Hukum yang Profesional dan Transparan

Dikatakannya, Kepolisian memang membutuhkan diskresi agar mampu bertindak cepat di lapangan. Namun diskresi tanpa batas yang jelas justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Publik kerap mempertanyakan mengapa kasus tertentu ditangani sangat cepat, sementara kasus lain berjalan lambat atau bahkan mengendap tanpa kejelasan. Situasi semacam ini bukan sekadar persoalan persepsi, melainkan indikasi bahwa standar dan prosedur belum sepenuhnya transparan dan konsisten,” ungkapnya.

“Di sinilah peran Tim Reformasi Polri menjadi krusial. Reformasi harus diarahkan pada pembenahan sistem penanganan perkara yang lebih terbuka, mulai dari kejelasan alur proses hukum, batas waktu penanganan, hingga akses informasi bagi pelapor dan korban,” lanjut Azis.

Dia menambahkan, mekanisme pengaduan masyarakat juga harus diperkuat, bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar dipercaya karena mampu menindaklanjuti laporan secara objektif dan adil.

“Penguatan pengawasan tidak boleh dipahami sebagai upaya melemahkan institusi. Justru sebaliknya, pengawasan yang kuat dan kredibel akan melindungi mayoritas anggota Polri yang bekerja dengan integritas,” ujarnya.