Sepanjang 2025, Kemlu RI Pulangkan 27.768 WNI dari Konflik dan Kejahatan Transnasional

JAKARTA – Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) tetap menjadi salah satu fokus dan pilar utama diplomasi Indonesia. Selain merupakan amanat konstitusi, perlindungan terhadap warganya juga menjadi salah satu tolak ukur ketahanan nasional suatu negara, demikian disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono pada Rabu (14/1/2026).

“Ketahanan nasional juga harus didukung dan diukur dari seberapa jauh negara hadir untuk melindungi warganya. Perlindungan warga negara Indonesia tetap menjadi pilar utama diplomasi Indonesia, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia,” kata Menlu Sugiono dalam pidato Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta.

Menlu RI mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, Kementerian Luar Negeri RI telah memulangkan 27.768 WNI dari berbagai situasi krisis, mulai dari konflik bersenjata hingga kejahatan transnasional seperti penipuan dan judi daring.

Dalam kesempatan ini, Menlu RI menyampaikan apresiasi kepada perwakilan Indonesia di luar negeri yang terlibat dalam upaya pembebasan para WNI, penyelesaian masalah, hingga pemulangan WNI kembali ke Tanah Air.

Lebih lanjut, Menlu Sugiono mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri akan meningkatkan kesiapsiagaan perlindungan WNI, termasuk dengan penguatan sistem peringatan dini dan digitalisasi layanan.

Menlu RI juga akan memprioritaskan pemberdayaan diaspora Indonesia di luar negeri, menjadikannya subjek pembangunan sekaligus aset nasional.

“Untuk tujuan itu, saya telah membentuk sebuah unit kerja khusus di Kementerian Luar Negeri agar kebijakan pemberdayaan diaspora lebih terkoordinasi dan lebih berdampak,” terang Menlu Sugiono.

Ke depan, Kementerian Luar Negeri RI akan mendorong sejumlah inisiatif yang mendukung identitas serta membuka kesempatan lebih luas bagi diaspora untuk bekerja dan berkontribusi di tanah airnya. Inisiatif ini, termasuk identitas tunggal nomor induk diaspora dan pembangunan satu data diaspora, akan diluncurkan melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya.

(Rahman Asmardika)