Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza ini diumumkan tak lama setelah dibentuknya komite teknokrat Palestina beranggotakan 15 orang, yang ditugaskan mengelola pemerintahan sehari-hari di Gaza pascaperang. Komite tersebut disebut akan bekerja di bawah pengawasan Dewan Perdamaian Gaza, yang diperkirakan akan diketuai langsung oleh Trump.
Selain itu, rencana tersebut juga mencakup pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk membantu menjaga keamanan di Gaza, sekaligus melatih unit-unit kepolisian Palestina yang telah melalui proses verifikasi.
Menanggapi rencana tersebut, pemimpin senior Hamas, Bassem Naim, menyatakan bahwa kelanjutan implementasi berada di tangan pihak internasional.
“Bola sekarang berada di tangan para mediator, penjamin Amerika, dan komunitas internasional untuk memberdayakan komite,” kata Naim dalam pernyataannya.
Rencana perdamaian Gaza yang didukung AS pertama kali diberlakukan pada 10 Oktober 2025, dengan tujuan memfasilitasi pemulangan seluruh tawanan yang ditahan Hamas serta mengakhiri perang di wilayah yang terkepung tersebut. Namun demikian, sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan, Israel dilaporkan kembali melancarkan serangan yang menewaskan ratusan warga Palestina, sehingga memicu tudingan pelanggaran gencatan senjata.
Bagi warga Palestina, isu utama yang masih menjadi sorotan adalah penarikan penuh militer Israel dari Gaza. Meski langkah tersebut tercantum dalam kerangka rencana perdamaian, hingga kini belum ada jadwal resmi yang diumumkan.
(Awaludin)