Menurut Burhanuddin, tingginya tingkat kepuasan publik juga tidak terlepas dari modal politik Presiden Prabowo yang kuat sejak awal pemerintahan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa konsistensi dalam agenda pemberantasan korupsi akan menjadi faktor kunci dalam menjaga penilaian publik ke depan.
“Evaluasi publik ini harus dijaga. Kalau tidak bisa diterjemahkan dalam dukungan politik yang berkelanjutan, tentu akan menjadi persoalan tersendiri,” pungkasnya.
Survei dilakukan pada 15–21 Januari 2026, atau sekitar satu tahun tiga bulan sejak Presiden Prabowo dilantik pada 20 Oktober.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden dengan metode simple random sampling. Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
(Fahmi Firdaus )