Anutin telah menjabat sebagai perdana menteri sejak September lalu, setelah sebelumnya duduk di Kabinet Paetongtarn Shinawatra yang dipaksa mundur karena pelanggaran etika terkait penanganan hubungan dengan Kamboja. Anutin membubarkan Parlemen pada Desember untuk mengadakan pemilu baru setelah diancam mosi tidak percaya.
Bentrokan perbatasan berikutnya dengan Kamboja memungkinkan Anutin mengubah citranya sebagai pemimpin masa perang, setelah popularitasnya sempat merosot akibat banjir dan skandal keuangan. Kampanyenya berfokus pada keamanan nasional dan stimulus ekonomi.
Pemungutan suara pada Minggu juga mencakup referendum yang menanyakan kepada pemilih apakah Thailand harus mengganti konstitusi yang disusun militer pada 2017.
Referendum tersebut bukan pada rancangan yang diusulkan, melainkan untuk memutuskan apakah Parlemen diberi wewenang memulai proses penyusunan formal. Sekitar 60% pemilih mendukung, memberikan mandat jelas untuk memulai pekerjaan pada rancangan baru.
(Rahman Asmardika)