Kehadiran Presiden Prabowo di Washington bisa dibaca sebagai upaya Indonesia naik kelas dalam diplomasi global. Ini peluang menunjukkan bahwa negara Muslim terbesar di dunia mampu menjadi penyeimbang antara kekuatan Barat dan aspirasi dunia Islam.
Namun kepemimpinan moral tidak cukup hanya dengan duduk di meja perundingan. Ia menuntut keberanian menyuarakan prinsip.
Jika Indonesia benar-benar ingin berperan sebagai jembatan, maka posisi resmi harus jelas:
1. Rekonstruksi tidak boleh menggantikan agenda kemerdekaan.
2. Infrastruktur tidak boleh menjadi alat fragmentasi permanen.
3. Stabilitas keamanan harus menuju pengakuan negara Palestina yang berdaulat, bukan sekadar zona administratif terkelola.
Gaza sedang dibentuk ulang. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara politik dan ekonomi. Dalam proses itu, Indonesia kini ikut berada di dalam lingkaran pengambil keputusan.
Sejarah akan mencatat: apakah Indonesia hadir sebagai penjaga nurani global—atau sekadar bagian dari mesin stabilisasi yang mengamankan kepentingan besar?
Diplomasi yang matang bukan diplomasi yang menolak duduk bersama. Tetapi diplomasi yang tahu batas: kapan harus berkompromi, dan kapan harus berdiri tegak.
Di atas puing Gaza, dunia menawarkan gedung pencakar langit dan rel kereta cepat. Namun yang paling dibutuhkan rakyat Palestina tetap satu hal: kedaulatan.
Dan di situlah ujian sejati peran Indonesia dimulai.
Jakarta, 21 Februari 2026
(Erha Aprili Ramadhoni)