Dilema Indonesia: Antara Diplomasi, Kedaulatan, dan Jerat Peace & Prosperity

Oleh: Direktur Baitul Maqdis Institute dan Wakil Ketua Komisi HLNKI MUI Pusat, Fahmi Salim

GAZA hari ini bukan sekadar wilayah konflik. Ia adalah laboratorium geopolitik paling brutal di abad ke-21. Di atas puluhan juta ton puing dan trauma kolektif yang belum sembuh, dunia kini menyodorkan proposal baru: rekonstruksi, stabilitas, dan kemakmuran. Namun pertanyaannya sederhana: kemakmuran untuk siapa, dan stabilitas versi siapa?

Pada 19 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Board of Peace (BoP) di Washington. Indonesia juga ditunjuk sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Langkah ini menempatkan Jakarta bukan lagi sebagai pengamat atau sekadar pendukung diplomatik Palestina, tetapi sebagai aktor yang ikut terlibat dalam desain pascaperang Gaza.

Posisi ini strategis. Namun juga sarat risiko. Apa saja?

1. Fatamorgana “Peace & Prosperity”

Board of Peace memproyeksikan diri sebagai solusi atas “kegagalan institusi lama”. Mereka menawarkan stabilitas keamanan, pembangunan infrastruktur besar, dan integrasi ekonomi regional. Narasinya terdengar rasional: demiliterisasi membuka pintu investasi; investasi menciptakan lapangan kerja; pekerjaan melahirkan perdamaian.

Masalahnya, arsitektur kelembagaan BoP memperlihatkan dominasi aktor-aktor global, baik diplomatik maupun finansial. Representasi Palestina dalam struktur pengambilan keputusan terlihat minimal dan administratif, bukan pemegang kendali dan inisiatif politik. Gagasan kemerdekaan penuh, hak kembali, atau status Yerusalem tidak menjadi fondasi dokumen-dokumen perencanaan tersebut.

Yang muncul justru pendekatan teknokratis: stabilitas makro-ekonomi lebih diprioritaskan daripada kedaulatan politik Palestina.

Jika ini benar, maka kita sedang menyaksikan model baru “corporate colonialism”: ketika wilayah yang hancur direkonstruksi bukan sebagai negara berdaulat, melainkan sebagai zona ekonomi terkelola dengan pengawasan keamanan permanen.

2. Master Plan dan Fragmentasi Ruang

Rencana tata ruang yang beredar—termasuk konsep konektivitas ala proyek “The Arc” dari RAND—menawarkan jaringan infrastruktur canggih antara Gaza dan Tepi Barat. Secara teknis impresif. Secara geopolitik problematis.

Infrastruktur tidak pernah netral. Ia menentukan arus ekonomi, kontrol mobilitas, dan pusat gravitasi kekuasaan. Jika pusat-pusat baru dibangun jauh dari kota-kota bersejarah (seperti Jerussalem Timur/Al-Quds, Hebron/Al-Khalil), maka sejarah dapat terpinggirkan oleh desain baru yang lebih mudah diawasi dan dikontrol.