JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan sejumlah strategi untuk memitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu langkah yang disiapkan yakni operasi modifikasi cuaca (OMC) hingga pengerahan helikopter pemadam.
Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan insiden karhutla dalam beberapa tahun terakhir tidak terlalu besar. Meski demikian, ia menegaskan upaya mitigasi tetap harus dilakukan.
“Tujuh tahun ke belakang ini tidak ada kebakaran besar seperti tahun 2019. Tahun 2023 ada El Nino, namun Indonesia bisa mengatasinya,” ucap Suharyanto, Kamis (5/3/2026).
Suharyanto pun menyiapkan sejumlah langkah dan strategi penanganan karhutla pada 2026, di antaranya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat.
“Keterpaduan dan sinergi semua pihak menjadi kunci keberhasilan penanganan karhutla,” katanya.
Selain itu, BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait juga telah melaksanakan OMC. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan untuk memadamkan api, tetapi juga untuk menambah ketersediaan air di embung dan kanal yang berada di sekitar kawasan hutan.
“Kami sudah melaksanakan OMC. Ketika masih ada pertumbuhan awan hujan, paling efektif dan efisien apabila ada kebakaran didatangkan hujan sehingga api bisa padam,” tuturnya.
Selain OMC, disiapkan pula operasi satuan tugas darat dengan dukungan personel serta peralatan yang memadai.
“Jika curah hujan semakin berkurang karena memasuki musim kemarau dan hujan sulit didatangkan melalui OMC, maka Satgas Darat sudah bekerja. Telah terbentuk Satgas Darat gabungan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat. Mereka sudah memiliki peralatan,” kata Suharyanto.
“Upaya terakhir jika OMC dan Satgas Darat tidak dapat dilakukan karena api terlanjur membesar, kita dukung dengan operasi helikopter water bombing,” lanjutnya.
Sejak 16 Februari hingga 4 Maret 2026, BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca dengan 27 sorti penerbangan. Sebanyak 27 ton bahan semai telah disebarkan di langit Riau.
Fokus penanganan karhutla sendiri berada di enam provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
“Ada enam provinsi prioritas penanganan karhutla sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2020. Di Sumatera ada Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sementara di Kalimantan ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan,” ungkap Suharyanto.
“Sampai awal Maret ini baru Provinsi Riau yang meminta bantuan kepada pemerintah pusat, sehingga hari ini Pak Menko Polkam hadir di Riau memimpin langsung,” pungkasnya.
(Arief Setyadi )