JAKARTA — Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi, menyoroti sampah di Jakarta yang masih menjadi masalah krusial. Ia pun menyinggung pernyataan Gubernur Pramono Anung terkait target pengolahan 1.000 ton sampah per hari di RDF Plant Rorotan dianggap sudah sangat baik.
Padahal, pernyataan tersebut justru seperti pengakuan tidak langsung atas belum optimalnya pengelolaan proyek senilai Rp1,28 triliun. Apalagi, fasilitas pengolahan sampah yang sejak awal dirancang mampu mengolah 2.500 ton sampah per hari hingga kini baru ditargetkan beroperasi sekitar 40 persen dari kapasitasnya.
“Analogi sederhananya, kalau kita membeli mobil seharga Rp1,28 triliun dan mobilnya hanya bisa jalan 40 persen dari kecepatan yang dijanjikan, apakah itu sudah sangat baik? Pernyataan itu bukan kabar baik. Itu pengakuan bahwa ada yang tidak beres, dan pemerintah memilih membingkainya sebagai pencapaian,” ujar Fuadi dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/3/2026).
Kedua, kegagalan pengawasan kontrak. Ia menyebut seluruh nilai kontrak Rp1,28 triliun telah dicairkan, namun fasilitas tersebut belum beroperasi sesuai spesifikasi yang dijanjikan. Selain itu, pelanggaran SOP oleh pengelola disebut terjadi berulang kali tanpa adanya sanksi kontraktual yang diumumkan kepada publik.
Adapun yang ketiga, yakni kegagalan komunikasi kepada masyarakat. Fuadi menilai warga di kawasan Rorotan sebagai pihak terdampak tidak memperoleh mekanisme informasi yang jujur dan proaktif sejak awal sebagai langkah pencegahan.
“Tiga kegagalan itu bukan kebetulan yang datang bersamaan. Itu cerminan dari proyek yang dari awal tidak dikelola dengan serius. Dibangun terburu-buru, dibayar lunas di muka, lalu ketika bermasalah publik diminta bersabar,” katanya.