Konflik Timur Tengah Memanas, Pemerintah Siapkan Skenario Haji 2026

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan sejumlah opsi penyelenggaraan ibadah haji 2026, di tengah dinamika konflik di kawasan Timur Tengah.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan telah merancang beberapa skenario.

"Kita terus memantau perkembangannya. Saya juga sudah merancang beberapa skenario, seperti plan A, plan B, dan plan C yang nantinya akan disampaikan kepada Bapak Presiden untuk diambil keputusan," ujar Muhadjir di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026).

Muhadjir menegaskan, faktor keamanan menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan meniadakan keberangkatan jika situasi dinilai tidak aman.

"Sejak dulu, aspek keamanan perjalanan menjadi hal utama dalam pelaksanaan haji. Jika jalannya terganggu atau tidak aman, maka tidak boleh dilaksanakan. Mudah-mudahan tidak sampai pada titik ekstrem, yaitu tidak ada pelaksanaan haji," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah juga menyiapkan skenario darurat, termasuk opsi penundaan keberangkatan jemaah haji 2026 jika konflik memburuk dan mengancam keselamatan.

Selain itu, disiapkan pula alternatif perubahan rute penerbangan ke jalur yang lebih aman, meski berpotensi menambah waktu tempuh dan biaya perjalanan. Namun, pemerintah memastikan tambahan biaya tersebut tidak akan dibebankan kepada jemaah. Keputusan final terkait penyelenggaraan haji akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

(Awaludin)