Dudung ke Habib Rizieq: Ulama Itu Meneduhkan!

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan seorang ulama seharusnya menyampaikan pesan yang menyejukkan, bukan memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Pernyataan tersebut dilontarkan Dudung menanggapi sindiran Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab, yang menyebut adanya sosok “jenderal baliho” sebagai pembisik di balik pidato Presiden Prabowo Subianto.

“Oh, yang Presiden katanya kabur ke Yaman itu karena di belakangnya ada Jenderal Baliho itu, kan? Ya, kalau menurut saya, antara saya dengan Habib Rizieq sudah enggak ada masalah sebetulnya,” ujar Dudung di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dudung mengingatkan pentingnya peran ulama dalam menjaga keteduhan. Ia menilai pernyataan yang disampaikan kepada publik seharusnya tidak memicu provokasi atau memperkeruh suasana.

“Marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi. Saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah, bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu ya. Kalau dikatakan sebagai ulama, ulama itu yang selalu meneduhkan, ya. Berpikir jernih, matanya tidak pernah merendahkan orang lain, mulutnya tidak menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya jaga mata, jaga hati, dan jaga mulut,” katanya.

Selain itu, Dudung membantah tudingan bahwa dirinya menjadi sosok di balik pernyataan Presiden terkait ajakan pergi ke Yaman. Ia menegaskan bahwa narasi tersebut bukan berasal darinya.

Dalam penjelasannya, Dudung juga mengungkap asal-usul julukan “jenderal baliho” yang kerap dikaitkan dengan dirinya. Julukan itu muncul saat ia menjabat sebagai Pangdam Jaya dan memerintahkan penurunan baliho Front Pembela Islam atau FPI.

“Karena sebetulnya dulu waktu saya menurunkan baliho juga kan, karena FPI itu kan waktu itu organisasi memang sudah dibekukan di tahun 2019. Nah, yang menguatnya itu menurut saya karena ada ajakan-ajakan revolusi akhlak lah, yang kemudian akhirnya dari narasi-narasi yang disampaikan mengajak, kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menurut saya memang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,” kata dia.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menambahkan pembubaran FPI dilakukan melalui keputusan pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Menko Polhukam. Ia juga mengaku pernah secara terbuka menyuarakan pembubaran organisasi tersebut.

“Dan yang membubarkan itu kan Kemendagri, Menko Polhukam. Kalau masih ingat kata-kata saya pada saat di Monas: ‘Kalau perlu FPI bubarkan’. Dan benar dibubarkan. Sebetulnya memang sudah dibekukan. Nah, sekarang ramai seakan-akan bahwa saya jadi KSP kemudian akhirnya narasi dari Bapak Presiden itu muncul. Ya itu bukan, bukan dari saya,” katanya.

Sebelumnya, beredar video di akun YouTube Islamic Brotherhood Television yang menampilkan pernyataan Rizieq Shihab. Dalam video tersebut, ia mempertanyakan pernyataan Presiden Prabowo terkait ajakan untuk pergi ke Yaman.

“Gara-gara apa itu? Punya teman jelek, Saudara. Satu tahun setengah presiden kita enggak pernah ngomong begitu, kenapa hari ini dia mengatakan begitu?” kata Rizieq, dikutip dari akun YouTube Islamic Brotherhood Television.

“Kalau dulu ada menteri segala urusan menyebut ngusir ke luar negeri kalau mau protes-protes. Presiden kita minta nasihat tahu-tahu ngomongnya sama, pergi ke luar negeri. Sekarang ada tambahan malah pergi ke Yaman. Dari mana nih kata Yaman keluar, Saudara?” sambungnya.

Rizieq juga menduga pernyataan tersebut dipengaruhi oleh sosok yang ia sebut sebagai “jenderal baliho”. “Eh ternyata ada sebabnya lagi, ada Jenderal Baliho yang sudah lama enggak dipakai, Saudara, sudah diparkir, eh tahu-tahu kemarin dipanggil ke Istana, diangkat menjadi penasihat presiden bidang pertahanan nasional, dilantik lagi, Saudara,” katanya.

Diketahui, istilah “jenderal baliho” mulai muncul saat Dudung masih menjabat sebagai Pangdam Jaya pada 2020, ketika ia memerintahkan penurunan baliho FPI yang telah dibubarkan pemerintah.

(Arief Setyadi )