Menurut dia, pendidikan seharusnya tetap menjadi barang publik yang dapat diakses seluruh masyarakat tanpa hambatan ekonomi. Karena itu, negara dinilai perlu hadir memastikan akses pendidikan berjalan lebih setara.
“Semua hal yang berhubungan dengan pendidikan idealnya menjadi barang publik dan harus disubsidi oleh negara agar seluruh proses pendidikan dapat diakses semua orang,” katanya.
Joko juga menilai perjuangan sosial dan kebijakan publik di Indonesia saat ini berlangsung melalui tiga jalur utama, yakni pertarungan wacana melalui ruang diskusi kritis, upaya judicial review di Mahkamah Konstitusi, serta demonstrasi di ruang publik yang kini menghadapi berbagai tantangan.
Karena itu, Joko mendorong penguatan ruang dialog lintas kelompok dan generasi guna memperkuat partisipasi publik.
“Perbanyak ruang tengah untuk mempertemukan berbagai kelompok dan generasi. Perbanyak dialog serta dorong perubahan secara struktural,” pungkasnya.
(Awaludin)