MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Polemik film dokumenter Pesta Babi perlu dicermati dengan serius karena berpotensi digunakan sebagai instrumen kampanye yang mengarah pada narasi disintegrasi Papua. Hal itu tampak dari pola promosi hingga pemutarannya, sehingga tidak lagi dilihat sekadar kritik sosial.
"Lambat laun semakin kuat tercium aroma bahwa film Pesta Babi tidak lagi diposisikan hanya sebagai kritik sosial atau kritik pembangunan," kata Alumnus S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Singapura, Rico Marbun dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).
"Cara film ini dipromosikan, diputar, dan dibingkai dalam berbagai forum menunjukkan kecenderungan mengarah pada kampanye politik identitas yang berpotensi memperlebar jarak antara Papua dan Indonesia,” imbuhnya.
“Framing semacam itu bukan sekadar kritik terhadap kebijakan negara. Narasi Indonesia sebagai penjajah memiliki konsekuensi politik yang sangat serius karena secara implisit berupaya menegasikan sejarah perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua, dalam melawan kolonialisme Belanda,” katanya.
Ia melihat dua tujuan dari narasi tersebut, yakni membangun persepsi internasional bahwa Papua merupakan wilayah yang sedang mengalami penjajahan. Kemudian, menciptakan jarak psikologis antara masyarakat Papua dan masyarakat lainnya yang selama ini hidup dalam ikatan kebangsaan.
“Padahal rakyat Papua adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mereka adalah saudara sebangsa yang juga memiliki kontribusi dalam perjuangan dan pembangunan nasional,” ujarnya.
Rico menegaskan, kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk membangun narasi yang justru mengancam persatuan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya menjaga ruang demokrasi, termasuk dalam menyampaikan kritik.
“Papua membutuhkan lebih banyak ruang dialog yang konstruktif, bukan narasi yang terus-menerus membangun permusuhan dan memisahkan masyarakat Papua dari keluarga besar bangsa Indonesia,” katanya.
(Arief Setyadi )