KK-KTP Hambat Pendidikan Pelajar Intan Jaya, Aljono Bagau Dorong Dukcapil 'Jemput Bola'

INTAN JAYA - Puluhan pelajar asal Kampung Maniouwo, Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah yang tengah menempuh pendidikan di Jakarta menghadapi persoalan serius dalam administrasi kependudukan. Mulai dari Kartu Keluarga (KK), KTP hingga ketidaksesuaian data dalam sistem Dukcapil menghambat proses pendidikan dan pengurusan identitas diri mereka. 

Pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah cepat dan konkret untuk menyelesaikannya. Desakan itu diserukan anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dari Partai Perindo Aljono Bagau setelah menerima laporan dari sekitar 40 pelajar asal Maniouwo. Dia meminta Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, khususnya Dukcapil, segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan persoalan administrasi yang dihadapi para pelajar tersebut. 

“Anak-anak ini datang dari Jakarta ke Nabire hanya untuk mengurus administrasi kependudukan mereka. Mereka adalah aset Kabupaten Intan Jaya yang harus diperhatikan agar tidak mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan,” ujar Aljono, Senin (22/6/2026).

“Kami meminta solusi untuk menyelesaikan persoalan administrasi yang dialami anak-anak kami. Mereka adalah generasi penerus daerah yang harus mendapat perhatian,” curhat Timotius kepada Aljono.

Dia juga berharap Pemerintah Kabupaten Intan Jaya membuka layanan Dukcapil sementara di Nabire setiap masa liburan sekolah, khususnya pada bulan Juni hingga Juli. Menurutnya, biaya transportasi dari Nabire menuju Intan Jaya yang cukup tinggi menjadi kendala bagi mahasiswa maupun pelajar untuk mengurus dokumen kependudukan secara langsung di daerah asal. “Jadi bisa mengurus identitas mereka tanpa harus kembali ke Intan Jaya,” katanya.

Perwakilan siswa asal Kampung Maniouwo, Matius Ayapa, mengungkapkan sejumlah pelajar menemukan berbagai kesalahan data saat proses perekaman identitas di Jakarta. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain ketidaksesuaian kode wilayah, kesalahan data identitas, serta dokumen administrasi yang dinilai belum lengkap dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

“Kami memohon kepada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar dapat bekerja sama memperbaiki sistem administrasi yang ada sehingga data kami dapat kembali terdaftar dengan benar dan sesuai dengan daerah asal kami,” ujarnya.

Para pelajar berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret agar proses pendidikan mereka tidak terganggu oleh kendala administrasi kependudukan.

(Arief Setyadi )