Aksi Kekerasan Meningkat, Dialog Damai Jadi Solusi Hentikan Konflik di Tanah Papua

JAKARTA –Aksi kekerasan yang terjadi di Tanah Papua belakangan ini semakin meningkat. Seperti pembakaran pesawat PT Associated Mission Aviation (AMA) yang juga mengakibatkan tewasnya Pilot Captain Nicholas F. Goselin (29), warga negara Amerika Serikat hingga kematian ibu hamil Melkiana Dwitau di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Satgas Operasi Damai Cartenz menduga Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi dalang aksi kekerasan di Papua belakangan ini, seperti  pembakaran Pesawat AMA PK-RCY di Bandara Ipdeheik, Yahukimo.

"Patut diduga ya, masyarakat sipil biasa kayaknya enggak mungkin mereka akan melakukan penyerangan terhadap satu-satunya sarana transportasi yang dapat menjadi penghubung masyarakat di Balingga ke dunia luar," kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2026, Kombes Yusuf Sutejo, beberapa waktu lalu.

Rangkaian peristiwa ini menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan akibat konflik bersenjata yang terjadi selama bertahun-tahun di Bumi Cendrawasih.

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, menegaskan, bahwa tindakan kekerasan terhadap pelayanan kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun.

"Kami berduka atas gugurnya seorang pilot yang datang bukan untuk berperang, melainkan untuk melayani masyarakat di wilayah-wilayah terpencil. Pembakaran pesawat dan pembunuhan terhadap pilotnya bukan hanya menyerang aset gereja, tetapi juga melukai harapan masyarakat,’’ujarnya.

Menurutnya, setiap korban kekerasan baik pendeta, ibu hamil beserta bayinya, warga sipil, pilot pesawat, maupun aparat negara merupakan tragedi kemanusiaan yang melukai martabat bersama.

"Kami percaya bahwa damai tidak akan lahir dari senjata, melainkan dari keberanian untuk menghormati kehidupan, menegakkan keadilan, dan memulihkan persaudaraan. Darah yang tertumpah di Papua harus menjadi panggilan bagi semua pihak untuk menghentikan kekerasan dan membuka jalan menuju perdamaian sejati," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, menekankan bahwa setiap nyawa manusia memiliki martabat yang harus dihormati dan tidak boleh direnggut oleh kekerasan.

"Kami mengecam segala bentuk kekerasan terhadap siapa pun, baik warga sipil, tokoh agama, tenaga kemanusiaan, aparat negara, maupun kelompok masyarakat lainnya,’’ujarnya.

‘’Tidak ada perjuangan yang memperoleh legitimasi moral ketika dibangun di atas pembunuhan dan teror. Papua membutuhkan ruang dialog, keadilan, dan rekonsiliasi, bukan lingkaran kekerasan yang terus memakan korban,"imbuhnya.

Sahat menyampaikan sejumlah usulan konkret kepada pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kekerasan serta menjunjung tinggi martabat manusia.

"Kami juga meminta dilakukan investigasi independen atas pembunuhan terhadap warga sipil yang terjadi baru-baru ini. Kami mendorong dilakukannya dialog damai yang melibatkan gereja, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Papua membutuhkan keadilan dan perdamaian, bukan kekerasan yang terus berulang," tutup Sahat.

Ketua Gugus Tugas Papua PP Pemuda Katolik, Melkior Sitokdana, menyatakan bahwa rangkaian tragedi tersebut harus menjadi panggilan moral bagi seluruh bangsa Indonesia untuk menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama.

Melkior juga mendorong pemerintah mengambil langkah konkret untuk memperkuat pelayanan kemanusiaan di Papua melalui pemberdayaan sumber daya manusia lokal serta menjamin keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan, guru, dan tokoh agama, yang melakukan pelayanan di daerah konflik.

"Kami mendorong pemerintah memperkuat kapasitas putra-putri orang asli Papua agar semakin banyak mengambil peran sebagai pilot, tenaga kesehatan, guru, dan profesi pelayanan publik lainnya di wilayah-wilayah terpencil,’’ujarnya.

Dia melanjutkan, selain memperluas kesempatan bagi SDM lokal, langkah ini diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat.

‘’Serta menjaga keberlangsungan pelayanan dasar, serta mendukung terciptanya situasi yang lebih kondusif bagi pelayanan kemanusiaan," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )