"Dan ketua umum terpilih itu juga harus tepat dan sesuai untuk bekerja sama dengan Rais Aam terpilih. Jadi Ketua Umum PBNU itu juga harus cocok dan tepat. Kalau enggak, ini akan terus seperti ini, ya," imbuhnya.
Di sisi lain, Hanief menilai perlu adanya pembenahan tata kelola NU di tingkat daerah. Ia mengusulkan pembentukan lembaga majelis tahkim di tingkat daerah, seperti di PCNU. Pembentukan ini dinilai penting untuk menyelesaikan konflik di daerah.
"Berapa konflik yang terjadi di daerah, itu semuanya dibawa ke PBNU semua. Seharusnya itu selesai di daerah. Oleh karena itu, saya penting NU punya majelis tahkim, gitu. Majelis tahkim itu adalah kalau di daerah, di PC, gitu, ada masalah selesai di PC. Tidak perlu semuanya dibawa ke PB, gitu," katanya.
"Jadi, di bawah itu tidak ada lagi hal-hal yang menyangkut keterkaitan konflik urusan syuriah dan sebagainya. Semuanya selesai di daerah, tidak perlu dibawa ke atas," pungkas Hanief.
(Arief Setyadi )