Premanisme Jakarta: Antara Kemiskinan, Kekuasaan, dan Ruang Kota

Oleh karena itu, keberlangsungan premanisme tidak semata-mata ditopang oleh penggunaan kekerasan atau intimidasi, melainkan juga oleh kemampuan membangun, memelihara, dan memobilisasi jaringan sosial sebagai bentuk modal yang dapat dikonversi menjadi pengaruh ekonomi maupun politik (Bourdieu, 1986).

Premanisme juga memiliki hubungan erat dengan ekonomi informal. Hernando de Soto (1989) menjelaskan bahwa sektor informal berkembang ketika regulasi formal terlalu rumit dan tidak mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Jakarta memiliki ribuan pedagang kaki lima, parkir informal, jasa angkut, hingga berbagai aktivitas ekonomi yang berada di luar sistem formal. Dalam situasi seperti itu, muncul kelompok-kelompok yang menawarkan perlindungan maupun pengamanan dengan imbalan tertentu. Aktivitas tersebut kemudian berkembang menjadi praktik ekonomi rente yang membebani masyarakat kecil.

Ironisnya, praktik tersebut sering diterima sebagai sesuatu yang "normal". Pedagang menganggap pembayaran uang keamanan sebagai bagian dari biaya usaha, sementara masyarakat menganggap keberadaan kelompok informal sebagai mekanisme penyelesaian masalah yang lebih cepat dibandingkan melalui aparat resmi. Kondisi tersebut menunjukkan bagaimana budaya kekerasan mengalami proses normalisasi dalam kehidupan perkotaan.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, keberadaan premanisme mencerminkan lemahnya kapasitas negara dalam menyediakan keamanan publik secara merata. Francis Fukuyama (2013) dalam What Is Governance? menjelaskan bahwa negara yang efektif bukan hanya diukur dari besarnya birokrasi, melainkan dari kemampuan menjalankan fungsi dasar seperti penegakan hukum, penyediaan keamanan, dan pelayanan publik. Ketika fungsi tersebut tidak berjalan optimal, aktor-aktor informal akan mengisi kekosongan tersebut.