MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) resmi menetapkan bahwa pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031 akan dilaksanakan melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Keputusan ini diambil setelah meraih dukungan mayoritas pemilih serta disepakati oleh lima calon Ketua Umum PBNU.
Keputusan mekanisme pemilihan melalui AHWA diambil dalam Sidang Pleno III Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/8/2026).
Dari total 552 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdiri atas Ketua PWNU dan PCNU, sebanyak 401 suara menyetujui pemilihan Ketua Umum melalui AHWA. Sementara itu, 150 suara memilih mekanisme one man one vote dan satu suara dinyatakan tidak sah.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil 'alamin, pemilihan opsi telah kita tetapkan, yaitu opsi perubahan," kata Presidium Sidang Pleno Muktamar ke-35 NU, Muhammad Nuh, dalam keterangannya dikutip dari laman resmi NU, Minggu (30/8/2026).
Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan pemilihan Ketua Umum (Ketum) PBNU Masa Khidmah 2026–2031 akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu (30/8/2026). "Kalau Pemilihan Ketua Umum jelas besok, jadi mudah-mudahan besok hari Minggu semuanya tuntas," katanya.
Tahap selanjutnya, sambung Gus Ipul, AHWA akan melakukan sidang dan memilih Rais 'Aam. Setelah Rais 'Aam terpilih, proses pemilihan Ketua Umum PBNU baru akan dimulai. "Setelah ada Rais 'Aam terpilih, nanti baru dimulai pemilihan Ketua Umum," jelasnya.
Selain itu, Gus Ipul mengklaim seluruh rangkaian persidangan dalam Muktamar ke-35 NU berlangsung secara terbuka. Para peserta sidang juga dapat mendengarkan jalannya persidangan tanpa ada hal yang ditutupi. "Apa yang menjadi perdebatan, semuanya terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan kenyamanan dan ketertiban," jelasnya.