Rajiv mengatakan satwa yang terdampak karhutla tidak hanya menghadapi risiko kematian akibat kebakaran. Satwa yang berhasil menyelamatkan diri juga menghadapi ancaman lanjutan karena kehilangan habitat dan sumber pakan.
Satwa yang keluar dari kawasan hutan juga berpotensi masuk ke perkebunan, hutan sekunder, hingga permukiman warga. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko konflik antara manusia dan satwa liar.
“Kita harus mengantisipasi dan melakukan mitigasi keberadaan satwa yang selamat dan keluar menuju kawasan perkebunan, hutan sekunder, atau permukiman, karena risiko konflik antara satwa dan manusia semakin meningkat,” kata politikus Fraksi NasDem tersebut.
Dia menilai pemulihan ekosistem pascakarhutla tidak cukup hanya dilakukan dengan menanam kembali pepohonan. Sebab, rantai makanan dan fungsi ekologis hutan membutuhkan waktu panjang untuk kembali terbentuk.
Karena itu, Rajiv mendorong pemerintah mengubah pendekatan penanganan karhutla dari yang dominan reaktif menjadi sistem pencegahan permanen berbasis risiko.
Menurutnya, penanganan karhutla harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian terkait, aparat penegak hukum, hingga masyarakat adat.
“Situasi ini harus dilihat sebagai krisis ekologis, bukan sekadar persoalan pemadaman api. Pemerintah perlu membangun sistem komando terpadu yang menghubungkan seluruh stakeholders,” tuturnya.