Berton menjelaskan, melalui assessment tersebut BNPB tidak hanya melihat ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga menilai kesiapan mekanisme peringatan dini, jalur evakuasi, titik aman, SOP, kapasitas masyarakat, serta peran relawan dalam penyebaran informasi kebencanaan.
Hasil assessment menunjukkan secara umum sejumlah wilayah pesisir yang menjadi lokasi peninjauan telah memiliki komponen dasar kesiapsiagaan. Beberapa wilayah juga telah aktif melakukan sosialisasi dan gladi sebagai bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat.
Namun demikian, BNPB memastikan seluruh perangkat sistem peringatan dini dapat berfungsi optimal. Salah satunya adalah perangkat WRS Gen di kawasan Tanjung Lesung yang masih dalam proses perbaikan.
BNPB juga mendorong pemerintah daerah untuk memastikan jalur evakuasi, rambu, titik kumpul, serta sarana peringatan dini dapat dipelihara dan diperiksa secara berkala. Kesiapan peralatan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas masyarakat sehingga sistem peringatan dini dapat diikuti dengan respons cepat ketika terjadi kondisi darurat.
Selain assessment kesiapsiagaan, tim BNPB terus melakukan koordinasi dengan BPBD dan pemangku kepentingan terkait untuk memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan dampaknya terhadap masyarakat.
BNPB terus mendorong penguatan penyebaran informasi resmi kepada masyarakat guna mencegah kepanikan dan menangkal informasi yang tidak benar. Langkah tersebut penting mengingat pengalaman bencana tsunami Selat Sunda 2018 masih menjadi bagian dari ingatan masyarakat di kawasan pesisir Banten.