Menurut Yohanes, dari perspektif komunikasi publik, langkah Wamendagri tersebut sangat tepat dan mendesak. Pemerintah, kata dia, perlu hadir lebih cepat ketika muncul informasi yang berpotensi menimbulkan persepsi keliru agar pembentukan opini di masyarakat tidak berkembang berdasarkan informasi yang tidak akurat.
“Dari perspektif ilmu komunikasi, langkah ini sangat tepat dan urgen. Sebab, pemerintah harus hadir lebih cepat agar tidak terjadi pembentukan opini yang keliru di masyarakat,” katanya.
Ke depan, Yohanes menilai pemerintah perlu memperkuat mekanisme deteksi dini serta komunikasi publik yang berbasis fakta. Upaya tersebut juga perlu dibarengi dengan koordinasi bersama pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di Papua agar informasi yang muncul dapat segera diverifikasi dan diklarifikasi sebelum berkembang menjadi persoalan sosial.
“Intinya, klarifikasi cepat dari Wamendagri saat ini bukan hanya meredam isu, tetapi pesan pentingnya adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sosial,” tutur Yohanes.
(Rahman Asmardika)