MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menegaskan, bahwa transformasi digital dan kedaulatan data nasional hanya dapat terwujud jika ditopang oleh sistem keamanan siber yang tangguh.
Oleh karena itu, digitalisasi pemerintahan mutlak harus dilakukan. Namun, di balik transformasi dan perekonomian digital tersebut, harus ada fondasi yang kuat.
“Yaitu keamanan siber dan sandi. Penghargaan ini merupakan bukti BSSN dalam menjaga dan mengawal ekosistem data nasional, termasuk dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia agar terbebas dari ancaman siber," ujar Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, saat menerima penghargaan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, dikutip, Senin (28/9/2026).
Lebih lanjut Nugroho menegaskan, bahwa hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya membangun pemerintahan sebagai satu kesatuan atau Government Incorporated.
“Konsep Pemerintah Incorporated (Government Incorporated atau Indonesia Incorporated dalam konteks nasional) adalah paradigma di mana seluruh instansi pemerintah, lembaga negara, dan sektor terkait bekerja sebagai satu kesatuan, selayaknya satu korporasi besar,” ujarnya.
Dalam konsep tersebut, prinsip saling membantu dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama, untuk mencapai tujuan nasional, bukan bekerja secara terkotak-kotak (siloisasi).
"Menghilangkan Silo Birokrasi, misalnya dengan saling Berbagi Data. Instansi pemerintah tidak lagi menyimpan data untuk dirinya sendiri. Melalui sistem Satu Data, antar-kementerian bisa saling mengakses informasi secara real-time untuk mempercepat pelayanan publik," bebernya.
Dikatakannya, BSSN membangun fondasi keamanan siber yang kokoh guna melindungi integritas, validitas, dan ketahanan data statistik nasional.
“Sinergi strategis antara BSSN dan BPS dinilai menjadi kunci utama dalam memastikan pengolahan data negara berjalan dengan aman, andal, dan tepercaya demi mendukung kesuksesan pembangunan nasional,” pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )