JAKARTA — Pemerintah Prancis memberlakuan jam malam parsial di sejumlah kota menyusul kerusuhan yang terjadi selama akhir pekan. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dan tempat usaha.
Pada Senin (19/10/2026), Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengatakan, telah meminta otoritas regional memberlakukan jam malam secara terbatas di beberapa wilayah, sebagaimana dilansir dari Aljazeera. Langkah itu dilakukan setelah demonstrasi yang berlangsung pada akhir pekan berujung kerusuhan.
Demo yang disebut sebagai salah satu yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir itu mulai mereda. Pemerintah pun mengevaluasi penanganan kerusuhan sekaligus menyusun langkah untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Jam malam serupa juga diberlakukan di Lyon, Nice, dan Coulaines. Beberapa aturan di kota-kota tersebut secara khusus menyasar anak di bawah umur. Sementara itu, di Lille, Prancis timur laut, serta tiga komune di sekitarnya, jam malam diumumkan untuk Senin dan Selasa malam.
Sebelumnya, Presiden Emmanuel Macron menolak pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez pada Senin pagi. Kantor Kepresidenan Elysee menyatakan Macron meminta Nunez tetap menjabat untuk menjaga rantai komando di kepolisian dan pasukan keamanan.
Macron juga meminta Nunez menyusun metode baru untuk menangani para penjarah. Selain itu, presiden meminta evaluasi atas kekurangan dalam perencanaan dan intelijen yang dinilai berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan.
Presiden juga meminta Nunez untuk “mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan transparansi atas kegagalan dalam perencanaan dan intelijen yang menyebabkan kekerasan tersebut”, demikian pernyataan Istana Elysee.
Lecornu menegaskan pemerintah berupaya memulihkan ketertiban dengan meminta para pejabat setempat memberlakukan jam malam parsial mulai Senin malam. “Tidak mungkin memberlakukan jam malam di seluruh Paris,” katanya, seraya menegaskan bahwa ia “bertekad penuh untuk memulihkan ketertiban umum”.
(Arief Setyadi )