Ia menambahkan, suket penyetaraan tersebut merupakan dokumen dasar yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bukti kelulusan pendidikan setara SMA saat mendaftar dalam Pilpres 2024. Dengan dibatalkannya dokumen tersebut di tingkat kasasi MA, kedudukan Gibran dinilai cacat hukum, baik secara moral maupun dari sisi legalitas formal.
"Prinsip etika itu adalah fondasi dari hukum (moral principle is the foundation of law). Kalau sudah dinyatakan suketnya ini batal, ya mundur dong," kata Denny.
Putusan ini diprediksi akan menjadi amunisi hukum baru dalam berbagai gugatan terkait Pemilu 2024 yang masih berjalan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Denny berharap peradilan lain dapat konsisten dan sejalan dengan putusan MA tersebut serta putusan MK.
(Arief Setyadi )