Gerebek Ponpes Hamalatul Quran, Kapolda Jateng Irjen Roy Hardi Siahaan Dilaporkan ke Propam

Seharusnya, kata Paman, dalam menjalankan tugasnya, polisi harus patuh dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi, mulai dari Pasal 28 sampai 28 J tentang hak asasi manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan adanya kejadian ini, Paman mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menginstruksikan Propam Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapolda Jawa Tengah dan Kapolres Sukoharjo.

Dalam laporan yang diterima dalam bentuk Dumas ini, pelapor membawa barang bukti berupa video keterangan dari pihak Pondok Pesantren HQ, surat edaran dari pondok pesantren mengenai kronologis dan komentar netizen yang memang punya persepsi negatif terhadap pondok pesantren itu.

"Untuk diperiksa dan diberikan sanksi tegas, timpal dengan perbuatannya. Karena pelanggaran prosedural formal ini jangan dinormalisasikan. Ini tidak baik dalam negara hukum," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )