Pengamat Puji Langkah RI Desak Rusia Hentikan Perekrutan WNI jadi Tentara Bayaran

Di sisi lain, Beni menyoroti dilema yang dihadapi pemerintah terkait status kewarganegaraan para WNI tersebut serta hak pelindungan mereka. Jika informasi mengenai 292 WNI yang bergabung dengan militer Rusia itu terbukti benar, status kewarganegaraan Indonesia mereka secara otomatis gugur sesuai Pasal 23 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

"Ini jadi cukup dilematis bagi pemerintah Indonesia. Di satu sisi, secara otomatis ketika bergabung menjadi tentara Rusia, status kewarganegaraannya hilang sehingga pelindungan tidak bisa diberikan secara optimal. Namun di sisi lain, karena latar belakang mereka warga Indonesia dan ada keluarga yang meminta bantuan ke KBRI, mereka tetap harus dibantu," jelas Beni.

Ia menilai penanganan kasus tersebut nantinya akan bergantung pada diskresi Pemerintah Indonesia atau KBRI setempat. "Itu tergantung pada diskresi pemerintah. Berdasarkan laporan, pihak keluarga di tanah air mencari kepastian nasib anak atau saudara mereka yang dikirim ke Ukraina," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah RI telah menyampaikan surat diplomatik resmi kepada Pemerintah Rusia agar tidak merekrut WNI ke dalam dinas militer maupun formasi terkait lainnya melalui jalur apa pun.

Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan warga negara serta mengantisipasi praktik yang terindikasi TPPO.