Kasus Korupsi BNPB, KPK Panggil 9 Saksi dari Pihak Swasta

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sembilan saksi dari pihak swasta terkait kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (9/11/2026).

Sembilan saksi tersebut yaitu Komisaris PT Trans Lintas Selaras Ibnu Rachmat Faisal, Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi Winardi Harsawiguna, wiraswasta Angga Sudrahanggaraarly, serta karyawan swasta Jonni.

Selanjutnya, Direktur PT Menara Internusa Pratama Dina Mariana, Direktur PT Betawi Putra Logistik Kevin Adri Geaviano, Direktur PT Indoprima Trans Refrizal Nasution, Direktur PT Lintas Jaya Express Monti Nugroho, dan Direktur PT Lintas Jaya Logistik Chinthya Magdalena.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya.

Belum diketahui materi apa yang akan digali dari keterangan para saksi tersebut.

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana di lingkungan BNPB terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pejabat BNPB dan pihak swasta terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka yakni Tenaga Ahli Kepala BNPB Bima Setiawan, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gabriel Purwaka Sigit, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta Syifa Nrika Ghifarin dari pihak swasta.

Dalam penyidikan perkara ini, KPK menduga terdapat dua klaster tindak pidana, yakni penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan dan penggunaan dana serta dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa. KPK juga mendalami dugaan konflik kepentingan lantaran sejumlah penyedia yang bermitra dengan BNPB pada periode 2024–2026 diduga terafiliasi dengan Bima Setiawan, adik mantan Kepala BNPB Suharyanto.

Penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, emas, tabungan emas, dan aset kripto dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,47 miliar. Selain itu, KPK menggeledah kantor BNPB serta sejumlah lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi untuk mencari dokumen, barang bukti elektronik, serta aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

(Rahman Asmardika)