JAKARTA — Divisi Propam Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal pada Selasa (10/11/2026). Perdana, sidang etik dijadwalkan menyasar Irjen Ahrie Sonta Nasution, salah satu tersangka yang terseret dalam kasus yang juga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Meski demikian, Johnny belum membeberkan perincian mengenai jadwal pasti dimulainya persidangan maupun status sifat persidangan tersebut, apakah digelar secara terbuka atau tertutup.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka atas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain Listyo Sigit, penyidik menetapkan tiga perwira tinggi lainnya sebagai tersangka, yaitu Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga dari empat tersangka, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, saat ini menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, terhadap Irjen Slamet Uliandi tidak dilakukan penahanan.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan bahwa praktik penyadapan diduga berlangsung sepanjang periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui mekanisme verifikasi yang sah.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur resmi sebagaimana diatur dalam tata cara penyadapan Polri pada Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” tegas Asep.
Selain menyasar Presiden Prabowo Subianto, aksi penyadapan tanpa izin tersebut ditengarai juga menyasar sejumlah elite partai politik, aktivis, hingga insan media.
(Rahman Asmardika)