Kasus Penyadapan Ilegal, Polri Gelar Sidang Etik Irjen Ahrie Sonta Hari Ini

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan bahwa praktik penyadapan diduga berlangsung sepanjang periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui mekanisme verifikasi yang sah.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur resmi sebagaimana diatur dalam tata cara penyadapan Polri pada Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” tegas Asep.

Selain menyasar Presiden Prabowo Subianto, aksi penyadapan tanpa izin tersebut ditengarai juga menyasar sejumlah elite partai politik, aktivis, hingga insan media.

(Rahman Asmardika)