Singgung Penyadapan Presiden, Puan Ingatkan Aparat Penegak Hukum Tak Jadi Alat Kekuasaan!
JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengapresiasi langkah kepolisian dalam menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia mengingatkan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Hal tersebut disampaikan Puan saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (10/11/2026).
Mengawali pidatonya, Puan menyampaikan selamat datang kepada seluruh anggota DPR RI yang telah menjalankan tugas di daerah pemilihan masing-masing selama masa reses.
“Aspirasi yang disampaikan oleh para konstituen selama masa reses menjadi tanggung jawab bersama, untuk kita tindak lanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” kata Puan.
Dalam kesempatan tersebut, Puan menyinggung penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI,” ungkap Puan.
