Singgung Penyadapan Presiden, Puan Ingatkan Aparat Penegak Hukum Tak Jadi Alat Kekuasaan!
Dia kemudian mengingatkan agar kewenangan negara tidak digunakan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan politik maupun membungkam kritik masyarakat. Puan juga meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan independen.
“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” tegas Puan.
“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” sambung cucu Bung Karno tersebut.
Puan memastikan DPR akan mendukung upaya Polri mengusut kasus dugaan penyadapan Presiden secara transparan dan profesional.
“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat,” tambah Puan.
