Di Sidang Etik, Irjen Ahrie Sonta Terbukti Lakukan Penyadapan Tak Sesuai Prosedur

JAKARTA – Majelis hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri memutuskan pemberhentian secara tidak hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Ahrie Sonta disebut terbukti melanggar kode etik karena telah melakukan penyadapan secara ilegal.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, perbuatan itu dilakukan Ahrie Sonta saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.

"(Ahrie Sonta) diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," kata Isir dalam konferensi pers, Selasa (10/11/2026).

Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 Ayat (1) huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 Ayat (1) huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan.

Berdasarkan hasil persidangan, Isir menyebut Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan Ahrie tercela. "Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," ujarnya.

Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan peristiwa ini berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

(Arief Setyadi )