Sejarah Baru Jenderal Bintang 4 Disidang Etik, Kapolri Suyudi Tentukan Susunan Majelis Hakim

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto akan menentukan susunan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk mantan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Diketahui, baru pertama kali ini jenderal bintang 4 aktif menjalani sidang etik.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, pihaknya bakal menggelar sidang etik terhadap Listyo lantaran masih berstatus anggota Polri aktif dan berpangkat Jenderal.

"Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapapun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa. Perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut," kata Isir kepada wartawan, dikutip Rabu (11/11/2026).

Kendati demikian, ia menjamin seluruh terduga pelanggar lainnya akan menjalani sidang etik termasuk mantan Kapolri dan mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” tegas Isir.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan kesehatan.

Terbaru, Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026.

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. 

Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.

Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.

(Fahmi Firdaus )