Dia menjelaskan, jika merujuk pada materi yang disampaikan para pengusul, HMP tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3. Ketentuan itu mengatur hak menyatakan pendapat atas dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkap Saan.
Saan menegaskan, usulan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.
“Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” tuturnya.
(Awaludin)