Gibran Dikabarkan Mundur, Hanura Sebut Bisa Hentikan Polemik Ijazah

JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mundur dari jabatan Wakil Presiden. Kabar tersebut sebelumnya dikonfirmasi Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, pada Rabu 11 November 2026 malam.

Niat Gibran untuk mengundurkan diri juga sempat disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, Gibran menekankan akan figth untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui langkah hukum lanjutan.

Bahkan, menurutnya keputusan tersebut mencerminkan kepedulian terhadap persatuan dan keutuhan bangsa. Rio berpandangan, apabila Gibran memilih melepaskan jabatannya sebelum proses pemakzulan berjalan, keputusan itu menunjukkan sikap kenegarawanan karena menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun jabatan. 

Ia juga menilai polemik hukum dan konstitusi mengenai ijazah yang sebelumnya telah melalui proses di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dapat diakhiri melalui langkah tersebut.

"Kami sudah memprediksikan, Gibran lebih memikirkan kepentingan bangsa dan negara, dengan cara mundur sebelum dimakzulkan. Begitu Gibran mundur sebagai wapres, persoalan bangsa untuk urusan m ijazah yang sudah berlarut-larut ini, sudah selesai," kata Rio dalam keterangannya saat konsolidasi tim task force DPP Hanura dengan DPD dan DPC Hanura se-Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (11/11/2026).

Rio pun mengajak para elite politik dan seluruh elemen masyarakat untuk tidak lagi memperpanjang perdebatan. Ia berharap semua pihak dapat kembali memprioritaskan persatuan nasional serta memperjuangkan kesejahteraan rakyat dibandingkan kepentingan politik dan kekuasaan kelompok tertentu.

Ia turut menegaskan kontribusi pemikiran dari berbagai kalangan, termasuk para mantan pemimpin Indonesia, masih dibutuhkan dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan negara.

"Sumbangsih pemikiran dari semua pihak, termasuk dari para mantan pemimpin negeri, tetap diperlukan untuk membawa Indonesia menatap masa depan yang lebih baik," tuturnya.

Terkait perkembangan politik di DPR, Rio berpandangan penggunaan HMP tidak perlu diteruskan. Menurutnya, pembahasan hingga pengambilan keputusan dalam rapat paripurna sudah tidak memiliki urgensi apabila pihak yang menjadi objek persoalan telah mengundurkan diri dari jabatannya.

"Proses politik di DPR sudah selesai," katanya.

Setelah polemik tersebut mereda, Rio berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah konstitusional untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang kosong. Sesuai ketentuan yang disampaikannya, Presiden memiliki tenggat waktu 60 hari untuk mengusulkan dua kandidat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Rio optimistis proses pergantian wakil presiden dapat berlangsung tanpa hambatan berarti. Ia menilai situasi politik di parlemen cukup kondusif, terlebih posisi Ketua MPR saat ini dipegang Ahmad Muzani yang merupakan kader Partai Gerindra.

"Mengingat kompleksitas tantangan bangsa yang membutuhkan kehadiran kepemimpinan penuh di tingkat eksekutif, saya yakin pengunduran diri itu segera diproses," tuturnya.

(Arief Setyadi )