Kapolri Minta Waktu Tuntaskan Kasus Penyadapan terhadap Presiden

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meminta waktu untuk menuntaskan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang menjerat Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Pada prinsipnya para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami Polri kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus ilegal access, ilegal tapping dan juga tindak pidana makar," ujar Suyudi usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Suyudi menegaskan, akan berupaya maksimal mengungkap kasus tersebut. Hal itu sekaligus menjawab keresahan masyarakat dan Kepala Negara terhadap kasus tersebut.

"Untuk itu berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat," katanya.

"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, Gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, ormas, aktivis, serta mahasiswa," kata Suyudi.

Ia menegaskan, daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan. Untuk itu, ia berkata, target sadapan itu tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana.

Lebih lanjut, Suyudi berkata, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 28 saksi dan 6 ahli di tahap penyidikan. "Dari 28 saksi terdiri atas 24 personel internal Polri, 3 saksi dari provider telekomunikasi yaitu Indosat, XL Axiata, dan Telkomsel, serta 1 saksi dari vendor sistem penyadapan. Sementara itu, 6 ahli terdiri dari 2 ahli ITE dan 4 ahli pidana," ujar Suyudi.

Adapun barang bukti yang telah disita meliputi 15 unit telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU, PC, laptop, 1 modem, serta dokumen dan log data penyadapan.

(Arief Setyadi )