Pramono Ingin Hapus Istilah RSUD di Jakarta, Ini Alasannya

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rencana untuk menghapus istilah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta. Pasalnya, Pramono menilai istilah tersebut menimbulkan kesan bahwa fasilitas dan pelayanan rumah sakit milik pemerintah daerah tidak sebaik rumah sakit swasta.

Pramono menilai anggapan tersebut tidak sesuai dengan kondisi fasilitas rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta saat ini. Sebagai contoh, ia menyebut RSUD Tarakan yang telah memiliki fasilitas kesehatan canggih, termasuk layanan stem cell (sel punca) dan penanganan penyakit jantung tingkat lanjut.

"Kenapa? Tarakan ini fasilitasnya bagus sekali. Minggu lalu atau minggu ini saya ke Tarakan, bahkan sudah ada untuk stem cell, untuk penanganan jantung yang sangat advance," ujar Pramono saat menghadiri pembukaan The 3rd Jakarta International Neurosurgery Forum (JINF) 2026 di Hotel Novotel, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ia menilai penyebutan rumah sakit daerah justru membentuk persepsi di tengah masyarakat, terutama kalangan awam, bahwa fasilitas yang tersedia tidak sebanding dengan rumah sakit swasta.

"Karena begitu konotasi rumah sakit daerah, itu kesannya menjadi, mohon maaf, pemikiran terutama bagi masyarakat yang awam, pasti fasilitasnya tidak seperti itu," ujarnya.

Padahal, menurut Pramono, fasilitas RSUD Tarakan tidak kalah dengan salah satu rumah sakit swasta terbaik di Jakarta.

"Padahal ketika saya melihat RSUD Tarakan, fasilitasnya enggak kalah sama rumah sakit swasta, salah satu rumah sakit swasta terbaik yang ada di Jakarta ini, enggak kalah," tuturnya.

Pramono menyampaikan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu dari tiga prioritas pemerintahannya yang anggarannya tidak boleh dikurangi. Dua prioritas lainnya adalah pendidikan dan sosial.

Ia menyebutkan Pemprov DKI Jakarta saat ini mengelola 31 rumah sakit, 44 puskesmas, serta 292 puskesmas pembantu. Selain itu, Pemprov DKI juga memiliki program Pasukan Putih untuk memberikan pelayanan kepada warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga tidak mampu.

"Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah sosial. Kita boleh mengurangi [anggaran] untuk membangun sesuatu yang bersifat fisik, tetapi tiga hal ini saya tidak perbolehkan untuk dikurangi sama sekali," kata Pramono.

Sementara itu, Pramono menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta berencana membangun dua rumah sakit baru, yakni Rumah Sakit Royal Batavia di Cijantung dan melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras.

Khusus untuk Rumah Sakit Sumber Waras, Pramono menginginkan fasilitas tersebut dikembangkan menjadi rumah sakit internasional. Ia menyebut pembangunan itu juga menjadi bagian dari upayanya menyelesaikan program yang belum tuntas dari pemerintahan gubernur sebelumnya.

(Rahman Asmardika)